Dicuekin Setgab, PKS: Kami tidak Merasa Keluar Dari Koalisi

Jakarta-Meski tak diundang dalam rapat koalisi parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) tadi malam, Selasa (11/06) di Jakarta Convention Centre, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih merasa partai yang tetap berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. 
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/06). "Kami tidak pernah merasa sampai saat ini keluar dari koalisi," tegas Jazuli.

Saat ditanya tentang sikap Setgab yang tidak mengundang PKS pada rapat tadi malam, Jazuli mengaku tidak menjadi masalah. "Kalau sekarang ini tidak diundang, kami tidak emosi. Kalau mereka bilang PKS tidak dianggap lagi, itu haknya mereka," kata Jazuli.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menegaskan, alasan politik PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi, semata-mata hanya ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. 

"PKS tidak pernah menantang untuk ditendang, tidak pernah menantang untuk dikeluarkan. PKS memberikan sikap karena semata-mata memerhatikan rakyat. Kalau karena membela rakyat kita dikeluarkan, kita siap untuk resiko itu," tukas Jazuli.

Seperti diketahui, tadi malam, SBY menggelar rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan seluruh pimpinan parpol koalisi minus petinggi PKS, di Jakarta Convention Centre. Pada kesempatan itu, turut hadir Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menseneg Sudi Silalahi dan Menkumham Amir Syamsuddin.

Adapun pimpinan parpol koalisi yang menghadiri rapat Setgab diantaranya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Syarief Hasan sempat mengatakan, mayoritas parpol koalisi kecewa dengan sikap politik PKS yang tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi. Sebab itu, PKS tidak lagi diundang dalam rapat Setgab. (ali)