REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian BLSM kepada rakyat kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, dinilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak tepat.
Menurut Ketua Apindo, Anton Supit, daripada pemerintah memberikan BLSM, sebaiknya uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur jalan maupun pendidikan.
“Peningkatan infrastruktur jalan yang lebih baik akan mengurangi biaya transportasi. Sedangkan peningkatan sarana pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Kalau BLSM, ujung-ujungnya hanya kenaikan elektabilitas saja,” ujar Anton di Jakarta, Sabtu, (22/6).
Anton berpendapat, pemerintah sering membanggakan angkatan kerja Indonesia yang rata-rata masih usia produktif. Namun, pemerintah lupa kalau 60 persen angkatan kerja adalah buruh rumah tangga. Sebanyak 73 juta pekerja berijazah SMP dan SD.
Seharusnya, masih kata Anton, pemerintah bekerja keras menaikkan SDM dalam negeri daripada membanggakan diri Indonesia masuk dalam G-20. Sebab, hingga kini pemerintah masih mengirim TKI sebanyak tujuh hingga delapan juta sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian BLSM kepada rakyat kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, dinilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak tepat.
Menurut Ketua Apindo, Anton Supit, daripada pemerintah memberikan BLSM, sebaiknya uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur jalan maupun pendidikan.
“Peningkatan infrastruktur jalan yang lebih baik akan mengurangi biaya transportasi. Sedangkan peningkatan sarana pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Kalau BLSM, ujung-ujungnya hanya kenaikan elektabilitas saja,” ujar Anton di Jakarta, Sabtu, (22/6).
Anton berpendapat, pemerintah sering membanggakan angkatan kerja Indonesia yang rata-rata masih usia produktif. Namun, pemerintah lupa kalau 60 persen angkatan kerja adalah buruh rumah tangga. Sebanyak 73 juta pekerja berijazah SMP dan SD.
Seharusnya, masih kata Anton, pemerintah bekerja keras menaikkan SDM dalam negeri daripada membanggakan diri Indonesia masuk dalam G-20. Sebab, hingga kini pemerintah masih mengirim TKI sebanyak tujuh hingga delapan juta sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang.
Menurut Ketua Apindo, Anton Supit, daripada pemerintah memberikan BLSM, sebaiknya uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur jalan maupun pendidikan.
“Peningkatan infrastruktur jalan yang lebih baik akan mengurangi biaya transportasi. Sedangkan peningkatan sarana pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Kalau BLSM, ujung-ujungnya hanya kenaikan elektabilitas saja,” ujar Anton di Jakarta, Sabtu, (22/6).
Anton berpendapat, pemerintah sering membanggakan angkatan kerja Indonesia yang rata-rata masih usia produktif. Namun, pemerintah lupa kalau 60 persen angkatan kerja adalah buruh rumah tangga. Sebanyak 73 juta pekerja berijazah SMP dan SD.
Seharusnya, masih kata Anton, pemerintah bekerja keras menaikkan SDM dalam negeri daripada membanggakan diri Indonesia masuk dalam G-20. Sebab, hingga kini pemerintah masih mengirim TKI sebanyak tujuh hingga delapan juta sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang.
| Reporter : Dyah Ratna Meta Novi |
| Redaktur : Karta Raharja Ucu |
0 komentar:
Posting Komentar